PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SATU TANTANGAN BARU BAGI PENDIDIKAN SEJARAH


1. Pendahuluan
            Kehidupan sosial politik pasca - Orde Baru (sering disebut zaman/ Orde Reformasi) yang antara lain ditandai dengan terjadinya gejolak di berbagai daerah, telah menggugah munculnya kesadaran baru di antara komponen - komponen bangsa ini, bahwa kebanggaan kita akan kehidupan berbangsa selama ini ternyata hanyalah bayang- bayang semu. Menarik untuk diperhatikan dua sisi dari kesadaran baru tersebut. Di satu sisi, kita sadar bahwa menipu diri akan kekokohan bangunan suprastruktur kebangsaan kita yang ternyata rapuh (tidak mencerminkan kekuatan riil seperti yang sering diwacanakan dalam berbagai doktrin ideologis). Di sisi lainnya, kita  sadar perlu membangun kembali semangat asli dari semboyan “ Bhineka Tunggal Ika “, yang selama ini cenderung telah diselewengkan (direduksi) ke arah yang lebih menguntungkan kekuasaan (elit) di pusat. (lihat Azra, 2002).
            Bertolak dari kesadaran di atas,  terlihat kekeliruan mendasar yang ingin diperbaiki sejak zaman reformasi yaitu perhatian yang minim di masa lalu terhadap dinamika daerah akibat titik berat yang berlebihan pada kepentingan pusat. Disamping itu juga, terlihat kekuatan memaksakan penyeragaman berbagai aspek sistem sosial politik dan budaya lokal dengan berbagai akibat dan resikonya (lihat Abdullah, 2001). Tekad untuk memperbaiki apa yang telah dipraktikan di masa lalu ini,  tampaknya terkait dengan munculnya perangkat hukum berupa Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Otonomi Daerah).
            Namun timbul pertanyaan, apakah ini akan menyelesaikan semua masalah kehidupan berbangsa yang selama ini menghadang kita. Banyak pihak beranggapan bahwa persoalannya tidaklah sesederhana itu, karena permasalahan dasar yang sesunguhnya dihadapi selama ini adalah terjadinya situasi yang saling tarik antardua kesadaran, yaitu kesadaran nasionalitas (menekankan integrasi nasional) dan kesadaran etnisitas       (menekankan primordialisme/ patriotisme lokal), yang sewaktu - waktu bisa berkembang menjadi situasi yang dilematis. Idealnya, bila dua kesadaran tersebut bisa ditempatkan pada posisi di titik keseimbangan (ekuilibrium) yang tercermin, misalnya pada kemampuan membuat keseimbangan pemenuhan kepentingan dari keduanya. Akan tetapi, permasalahannya justru ada di situ, artinya bagaimana mempertahankan posisi di titik keseimbangan itu. Secara hakiki, situasinya seperti dahulu yang setiap saat siap meluncur ke ujung-ujung ekstrem, yang tidak diinginkan sesuai imbangan kekuatan penggeraknya, terutama bersifat kekuatan politis (power game).

2. Pembahasan
2. 1  Mencari Akar Multikulturalisme dalam Sejarah Indonesia
            Menghadapi realitas yang cenderung dilematis itu, yaitu antara pemberian lebih banyak otonomi kepada daerah (yang di dalamnya biasanya sudah terkait satu kepentingan etnisitas tertentu) dan upaya untuk tetap menjaga keutuhan bangsa (integrasi nasional) yang direpresentasikan oleh kekuasaan nasional, tampaknya memunculkan tuntutan untuk melihat kembali paradigma yang melandasi kehidupan berbangsa. Salah satu pemikiran yang mencuat dalam mencari jalan keluar dari persoalan ini adalah perlunya meninjau kembali konsep nasionalisme (yang tentunya terkait dengan konsep etnisitas di lain pihak) karena di sinilah terletak sumber timbulnya kompleksitas/kerumitan masalah yang  dihadapi.
            Beberapa argumentasi menunjukkan bahwa sebagai akibat dari apa yang diistilahkan sebagai “ nasionalisme politik “ yang mendasari berbagai dimensi kehidupan berbangsa, maka dalam perkembangannya selalu memunculkan kekuatan saling tarik antara kepentingan nasional (integrasi nasional) di satu pihak dan tuntutan kepentingan daerah (nasionalisme lokal) di pihak lain (lihat lebih lanjut Anderson, 2001 ). Tentu saja situasi ini, akan membawa dampak yang tidak diinginkan (kerawanan kehidupan berbangsa) terutama bila terjadi kecendrungan mencapai titik ekstrem dari dua kepentingan tersebut. Dengan demikian, yang perlu dicarikan jalan keluar adalah bagaimana saling tarik dikotomis antara dua kubu kepentingan ini bisa dinetralisir (didamaikan), sehingga suasananya bukan menjadi saling tarik (yang dengan sendirinya akan selalu menimbulkan kerentanan hubungan), tetapi  menjadi saling dukung/akomodatif satu sama lain, baik secara vertikal (antara pusat – daerah) maupun horisontal (antar kelompok etnis sendiri).
            Beberapa kalangan melihat upaya ke arah itu bisa diwujudkan melalui pendekatan atau paradigma budaya dalam kehidupan berbangsa yang diistilahkan sebagai “ nasionalisme budaya “ (khusus tentang istilah- istilah nasionalisme politik dan nasionalisme budaya (lihat Widja, 2002; lihat pula Harsono, 2000). Inti makna pendekatan budaya (nasionalisme budaya ) dalam kehidupan berbangsa adalah upaya untuk menjadikan dua kubu tadi ( pusat dan daerah ) berinteraksi secara lebih alamiah (wajar) ke arah kesadaran bahwa perbedaan (kepentingan) itu menjadi pangkal ke arah kedekatan/ saling memerlukan diantara entitas yang terlibat, baik secara vertikal maupun horisontal. Hal itu dimungkinkan, bila negara bangsa (nation state) yang dianggap merepresentasikan semangat kekuasaan nasional memberikan suasana yang benar- benar akomodatif bagi tumbuhnya keanekaragaman budaya daerah (local cultural distinctiveness) dan menjadikan semangat etnisitas lebih menonjolkan sifat relasionalnya (sifat inklusif). Artinya, sebagai kelompok- kelompok sosial yang berulang- ulang berpartisipasi bersama dalam satu atau lebih kegiatan sosial – budaya, dan menjauhkan sifat inklusif dalam hubungan antarkelompok etnis. Kecendrungan sifat hubungan yang seperti di atas, inilah yang sekarang lebih dikenal dengan pendekatan “ multikultural “ dalam kehidupan berbangsa.
            Dengan demikian, atas dasar pendekatan baru (multikulturalisme) ini dalam pergaulan berbangsa di setiap wilayah tanah air ini yang tampil tidak lagi interaksi antaretnis dengan batas-batas jati diri keetnisan yang eksklusif, tetapi interaksi antarwarga yang diwarnai pluralitas warna budaya. Dengan kata lain, kelompok-kelompok warga yang saling berinteraksi tersebut, tidak semata- mata mewakili identitas-identitas etnis secara eksklusif, tetapi lebih menampilkan identitas individual dengan corak budaya yang beranekaragam. Dari sudut ini, situasi yang bisa diharapkan tidak lagi menghadapi identitas-identitas etnis yang mudah sekali terprovokasi bila ada kesalahpahaman, tetapi penampilan keanekaragaman budaya yang lebih bersifat individual. Dalam praktik kehidupan berbangsa melalui situasi seperti ini, permasalahan- permasalahan kesalahpahaman yang awalnya bersifat individual tidak begitu saja mengait ke basis-basis identitas kesukuan yang selanjutnya bisa mengeskalasi sentimen-sentimen emosional yang cepat merambat ke seluruh anggota suku bangsa bersangkutan. Di pihak lain, melalui pendekatan multikulturalisme ini diharapkan bisa dikurangi resiko munculnya dilema yang tajam antara asas kebhinekaan dan asas ketunggalan, dan selanjutnya tanggung jawab menjaga keseimbangan di antara kedua asas tersebut, bisa lebih bergeser dari tangan pemerintah/ penguasa (yang cenderung bersikap hegemonis monolitik) ke tanggung jawab warga secara keseluruhan.
            Dalam hubungan dengan upaya pengembangan paradigma baru kehidupan berbangsa seperti digambarkan di atas, satu hal yang sangat strategis perlu diperhatikan adalah  peran pendidikan sebagai sarana proses sosialisasi pendekatan multikulturalisme ini. Seperti ditekankan dalam pengantar Simposium Internasional dengan Tema “ Membangun kembali ‘ Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika : Menuju Masyarakat Multikultural ‘  (di Denpasar) bahwa :
Pendidikan sebagai mekanisme pengenalan, pembiasaan dan pembinaan atau pemberdayaan ( empowerment ) merupakan media yang efektif dan relevan bagi upaya perwujudan masyarakat multikultural dan demokratis tersebut. Pendidikan dapat menjadi pilihan terbaik dalam konteks perwujudan masyarakat Indonesia yang mampu menerima segala perbedaan, dapat hidup berdampingan secara damai serta dapat saling bekerjasama tanpa mempersoalkan perbedaan- perbedaan yang ada
( Buku Informasi Simposium Internasional, 2002, hal. 11 ).
            Di sini timbul pertanyaan, seberapa jauh pendidikan sejarah bisa ikut berperan dalam mendukung tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan multikultural tersebut, terutama mengingat relevansi pendidikan sejarah dengan berbagai aspek kehidupan berbangsa. Untuk itu sebelumnya perlu dibahas lebih lanjut akar semangat multikulturalisme dalam sejarah Indonesia.
            Melihat masalahnya dalam sejarah kehidupan masyarakat/bangsa Indonesia, ternyata suasana seperti digambarkan di atas tadi, justru telah dipraktikan dalam masyarakat pad waktu yang lampau, bahkan sebelum berkembangnya nasionalisme (dalam ukuran mikro, hal ini bisa dilihat pada interaksi antaretnis di daerah Bali Utara). Kenyataan ini tersirat misalnya dalam berbagai tulisan beberapa antropolog yang melakukan penelitian di Indonesia. James L. Peacock, misalnya mengungkapkan bahwa oleh sifat hakikat kehidupan sosial – budaya masyarakat- masyarakat Indonesia yang saling silang (criss- cross cultural and social feature), maka sebenarnya tidak terjadi kehidupan antaretnis yang eksklusif (tertutup) sehingga di antara kelompok- kelompok etnis yang berbeda itu mudah terjadi kedekatan yang mengarah ke persatuan. Menurut Peacock : “ … the cross- cutting division produce a loose integration ( among certain larger groups ); a unity, thus, maintained by diversity, or variations are arranged to produce a certain integration “ (Peacock, 1973 : 149).
Kesadaran seperti inilah yang telah tertanam di lingkungan kelompok-kelompok etnis di Indonesia yang diistilahkan oleh Hildred Geertz sebagai “ the consciousness of one’s own specific cultural identity, and the other an attitude of tolerance for other mores “ (Geertz, 1963 : 9 ). Intinya, seperti pernah diucapkan oleh seorang antropolog Indonesia, Mattulada, “ justru karena mereka berbeda maka mereka bersatu “ (Mattulada, 1985 ).
            Dengan demikian, bisa dikatakan semangat seperti di atas, inilah yang sebenarnya sudah berkembang sejak awal kehidupan kelompok- kelompok etnis di Nusantara, yang kemudian dimanfaatkan oleh para pendukung nasionalisme sejak zaman pergerakan nasional. Kemudian, hal itu berhasil mengantarkan terwujudnya kemerdekaan Indonesia dan berdirinya Indonesia sebagai satu negara bangsa (lihat Suparlan, 2002 :     1-2). Namun, kelihatannya perkembangan sejak Indonesia merdeka telah membawa bangsa ini lebih mengarah ke ciri- ciri seperti terrefleksi pada “ nasionalisme politik “ pada umumnya, yaitu penghadapan (dikotomi) antara integrasi nasional di satu pihak dan identitas etnis di pihak lain yang mencapai puncaknya pada zaman Orde Baru.
            Atas dasar jalan pikiran ini, pendidikan multikultural mestinya mengarahkan generasi muda bangsa ini kembali memahami serta menghayati sifat hakiki hubungan antaretnis yang sudah berkembang sejak sebelum terbentuknya negara bangsa ini, yang sekaligus berarti mau memperhatikan ( mempelajari ) kembali sejarah kehidupan/ hubungan antar etnis yang telah berkembang di bumi Nusantara ini. Sejarah semacam inilah yang sering disebut “ sejarah sosial hubungan antar etnis “ (ethno – history). Fungsi utama studi sejarah seperti ini adalah sebaga